Kedutaan Besar Filipina mengeluarkan imbauan terkait protes di Prancis, meminta warga Filipina menghindari demonstrasi dan kerumunan besar menjelang pemogokan umum dan protes massal yang dikabarkan dijadwalkan pada 5 November 2026.

Imbauan protes di Prancis: Rekomendasi kedutaan

Dalam imbauan tertanggal 24 Oktober, kedutaan meminta warga Filipina untuk mengutamakan keselamatan, tetap tenang, serta menghindari daerah yang mengalami bentrokan atau dilaporkan terjadi kekerasan dan kerusakan properti. Kedutaan juga menyarankan mereka untuk tetap tidak berpihak secara politik, dengan mengatakan bahwa keikutsertaan dalam kegiatan partisan atau demonstrasi dapat membuat mereka menghadapi risiko yang tidak perlu.

Kedutaan mengatakan bahwa pihaknya tidak memihak dalam perdebatan politik domestik Prancis. Kedutaan mengimbau masyarakat agar tidak mendekati kerumunan karena penasaran dan segera meninggalkan lokasi jika ketegangan meningkat.

Pembaruan transportasi dan ketertiban umum

Kedutaan menyarankan warga Filipina untuk mengikuti arahan polisi dan pembatasan ketertiban umum, serta memantau pengumuman resmi mengenai demonstrasi, penutupan jalan, dan gangguan transportasi umum. Kedutaan juga mengimbau agar berhati-hati di media sosial dan meminta masyarakat memverifikasi informasi sebelum membagikannya.

Imbauan tersebut menyusul protes yang berlangsung selama berminggu-minggu di Prancis, beberapa di antaranya berubah menjadi kekerasan, dengan toko-toko dijarah dan tempat usaha dibakar. Lebih dari 50.000 warga Filipina tinggal di Prancis, sebagian besar di Paris.

Baca Berita Lainnya

Berita FinanceVelix lainnya

Penafian

Artikel FinanceVelix ini menyediakan informasi umum, bukan nasihat keuangan, investasi, hukum, atau pajak yang dipersonalisasi. Harga pasar, suku bunga, dan kondisi ekonomi dapat berubah; investasi mengandung risiko kerugian. Fakta mencerminkan materi yang tersedia saat diterbitkan dan dapat berubah. Periksa sendiri informasi penting dan konsultasikan dengan profesional berkualifikasi jika diperlukan. Penyebutan aset, perusahaan, atau layanan bukan merupakan dukungan.