Blok oposisi INDIA India merencanakan acara pemakzulan publik terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum Gyanesh Kumar pada 30 Oktober 2026, disusul pawai di Delhi pada 1 November terkait dugaan penyimpangan pemilu.

Pemakzulan publik dan rencana pawai

Acara pada 30 Oktober itu disebut sebagai Parlemen tiruan di Hotel Ashok, yang diperkirakan akan dihadiri anggota parlemen oposisi dan para pemimpin senior. Blok tersebut berencana mengumumkan putusan publik yang menyerukan pencopotan Kumar; acara ini bukan proses pemakzulan resmi.

Sekretaris Jenderal Kongres K. C. Venugopal mengatakan pawai Dilli Chalo yang menyusul akan berakhir di Ramlila Maidan. Ia mengatakan Presiden Kongres Mallikarjun Kharge telah menghubungi partai-partai blok tersebut mengenai keikutsertaan dalam dua acara itu.

Protes oposisi terkait revisi daftar pemilih

Acara-acara tersebut merupakan bagian dari protes oposisi terhadap Revisi Intensif Khusus daftar pemilih dan dugaan penyimpangan dalam pemungutan suara. Blok itu menuntut pengunduran diri Kumar atas dugaan penyimpangan dalam revisi tersebut.

Para pemimpin Kongres telah mengadakan pertemuan dengan unit-unit partai dan organisasi afiliasi untuk mempersiapkan rapat umum 1 November. Ketua Kongres Mahila Alka Lamba mengatakan partai itu menetapkan target satu juta peserta; angka tersebut merupakan target kehadiran, bukan jumlah peserta yang telah dipastikan.

Pada 12 Oktober, para pemimpin oposisi, aktivis, dan anggota masyarakat sipil menggelar Pawai untuk Demokrasi dan mengajukan petisi bersama menentang revisi tersebut.

Baca Berita Lainnya

Berita FinanceVelix lainnya

Penafian

Artikel FinanceVelix ini menyajikan informasi umum, bukan nasihat keuangan, investasi, hukum, atau pajak yang dipersonalisasi. Harga pasar, suku bunga, dan kondisi ekonomi dapat berubah; investasi mengandung risiko kerugian. Fakta mencerminkan materi yang tersedia pada saat diterbitkan dan dapat berubah. Periksa informasi penting secara mandiri dan konsultasikan dengan profesional yang berkualifikasi bila diperlukan. Penyebutan aset, perusahaan, atau layanan bukan merupakan dukungan.